PLB

PENGEMBANGAN  PENDIDIKAN  LUAR BIASA

DI   I N D O N E S I A

 Oleh  : Prof. Dr. Ravik  Karsidi, MS

 Guru Besar Program Studi  Pendidikan Luar Biasa , FKIP  UNS

 Surakarta.

     Bertitik tolak  pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  nomor 70 Tahun 2009 Tanggal 5 Oktober  2009 tentang  :” Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelinan dan  prestasi kecerdasan dan / atau bakat istimewa “

Beberapa pasal  dari  PERMENDIKNAS  NO. 70  Tahun  2009  yang mengarahkan  pengembangan Pendidikan Luar Biasa  (PKh ) :

Pasal  4 :

          (1) Pemerintah kabupaten / kota menunjuk paling sedikit  1 (satu ) sekolah dasar , dan   1  ( satu )  sekolah menengah  pertama pada setiap kecamatan dan 1(satu) satuan pendidikan  menengah  untuk menyelenggarakan pendidikan Inklusif , dan wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 (satu).

          (2) Satuan pendidikan yang ditunjuk oleh kabupaten / kota  dapat menerima peserta didik  sebnagaimana dimaksud  pasa 3 ayat 1 (satu ).

Pasal  6  :

          (1) Pemerintah kabupaten / kota menjamin terselenggaranya  pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik .

(2) Pemerintah kabupaten / kota menjamin tersedianya  sumberdaya pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

(3)  Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan Inklusif.

Pasal 10  :

          (1) Pemerintah kabupaten / kota wajib menyediakan paling sedikit1 (saty ) orang guru  pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk  untuk  menyelenggarakan pendidikan  Inklusif.

         

(2) Satuuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten /kota wajib menyediakan  paling sedikit 1 (satu ) orang guru pembimbing  khusus.                                       

          (3) Pemerintah  kabupaten / kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang  pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada  satuan                  pendidikan  penyelenggara  pendidikan inklusif.

Pasal  11  :

          (2) Pemerintah, pemerintah daerah dan / atau masyarakat dapat memberikan bantuan professional kepada satuan pendidikan penyelenggara  pendidkan  inklusif.

          (3) Bantuan professional sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, lembaga sumberdaya masyarakat dan lembaga mitra terkait , baik dari dalam negeri maupun luar negeri .

          (4 )  Jenis dukdungan :

                  - Bantuan profesinal perencanaan , pelaksanaan ,monitoring dan             .                      evaluasi.

                   - Bantuan professional dalam penerimaan , identifikasi , asesmen ,

                      prevensi , intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta

                      didik.

             - Bantuan professional dalam melakukan pengembangan kurikulum,

        program pendidikan  individual, pembelajaran, penilaian  dan                           

                    sumber  belajar serta sarana dan prasarana.

 Kecenderungan  Pendidikan Luar Biasa ke Depan :

-         Pendidikan yang tiddak diskriminatf  dan menghargai  keanekaragaman.

-         Pendidikan yang tidak eskl;usif.

 Kondisi Pendidikan Luar Biasa  (Pendidikan Khusus ) Masa Depan :

-         Sekolah inklusif akan ada di setiap kecamatan ( SDLB dan SMPLB)  dan

Tingkat kabupaten / kopta  (SMALB ).

-         Dibutuhkan banyak tenaga guru PLB yang professional .

-         Dibutuhkan banyak bantuan  professional  dari kelompok kerja pendidkan  inklusif dan kelompok kerja  APPKhI.

Persyaratan Guru Berdasar UU No. 14  Tahun  2005  :

          1. Kualifikasi Akademik  S1 / D – IV.

          2. Memeilik kompetensi  :

              - Pedagogik, Profesional, Sosial,  dan Kepribadian.                     

          3. Memiliki Sertifikat Pendidik.

          4. Memiliki  NUPTK.

          5. Berasosiasi Profesi.

Yang harus dilakukan oleh  LPTK  Pendidikan  Luar Biasa  ( PLB ) :

          - Menyiapkan calon guru PLB yang professional , memiliki kompetensi

Sesuai Undang – undang Nomor 14  tahun 2005   tentan Guru dan Dosen  melalui  pendidikan akademik dan pendidikan profesi.

          - Meningkatkan input mahasiswa , termasuk bakat dan minat  sebagai guru.

          - Pembenahan kurikulum yang mengakomodasi trend Inklusi , memuat pengalaman belajar yang relevan dan terukur  dengan kompetensi utuh , yang dapat membangun  kepribadian pendidik dengan segala hard skill dan  soft skill.

          -Pemetaan kompetensi yang harus dikem bangkan melalui program pendidikan akademik dan kompetensi mana  yang dikembangkan / dpertajam melalui pendidikan profesi.

          - Peningkatan kualitas Sumbner Daya manusia (SDM )  melalui peningkatan jumlah desen  yang berkulifikasi  S2  / S3.

          - Penyiapan dosen bersertifikat kompetensi , guna menjamin  mutu pendidikan  akademik  strata  1  (S1 ) , dan Pendidikan Profesi Guru PLB ( PPG.PLB ).

          - Penyiapan dan penguatan dosen  yang memiliki daya saing global.

          - Memperbanyak pengalaman dosen di sekolah inklusif dan sekolah khusus   ( program PDS ).

          - Memberikan bantuan professional  kepada satuan pendidikan penyelenggara  pendidikan inklusif / pendidikan khusus , seperti tertuang pada          Peraturan Menteri Pewndidkan Nasional  Nomor 70 Tahun  2009   pasal 11 (ayat  4 ) .

       - Menyiapkan  dan memantapkan penjaminan mutu  internal , untuk pendidikan akademik  maupun pendidikan profesi.

          - Memantapkan  dan meningkatkan  sumber belajar dan pendudkung        belajar yang lain.

          - Dan lain – lain.

Pengem bangan Pendidikan Luar Biasa  Melalui Institusi Pemerintah  :

- Perlu dikaji kembali istilah Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus   (PK – PLK ).

- Setiap provin si yang belum memiliki Sub Din  PLB/PKh   seharusnya memasukan program-program yang menjamin / membina Inklusi  pada semua  SubDin yang ada.

- setiap kabupaten / kota sebaiknya ada Kasi PLB/PKh  yang menjamin / membina  Inklusi di wilayahnya.

Peranan Perguruan Tinggi :

-   Intensifkan konsorsium  PLB ( tentang issue  - issue nasional  kebutuhan bersama  ).

-         Mata kuliah Pendidikan  Inklusif  di Pendidikan Luar Biasa  (2-4 SKS ).

-         Mata Kuliah Pendidikan Inklusif  LPTK ( semua jurusan  ).

-         Diklat sertifikasi calon guru pendamping  sekolah Inklusif (bebrapa SKS)

-         Jurnal penelitian Pendidikan inklusif.

-         Kajian lapangan / penelitian.